Sudah Lewat : Dialog Pemangku Kepentingan dalam Pengintegrasian Isu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) ke dalam Dokumen RTRW Kabupaten Lombok Utara

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, di
mana sekitar 99% kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologis seperti
banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan tanah longsor (BNPB, 2025). Kabupaten Lombok
Utara sebagai wilayah dengan karakteristik topografi pegunungan, kawasan pesisir, serta
ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam, memiliki kerentanan yang kompleks
terhadap berbagai jenis bencana, baik hidrometeorologis maupun geologis.
Dalam konteks pembangunan daerah, risiko bencana dan dampak perubahan iklim
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh pola pemanfaatan ruang.
Praktik pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan, seperti alih fungsi lahan, pemanfaatan kawasan rawan bencana, serta
degradasi ekosistem, berpotensi meningkatkan tingkat kerentanan dan risiko bencana di
tingkat lokal.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrumen kebijakan strategis
memiliki peran kunci dalam mengarahkan pemanfaatan ruang yang aman, berkelanjutan, dan
tangguh terhadap bencana serta perubahan iklim. Dalam kerangka Pengurangan Risiko
Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API), RTRW seharusnya tidak hanya
berfungsi sebagai dokumen perencanaan spasial, tetapi juga sebagai alat mitigasi
struktural dan non-struktural melalui pengaturan zonasi, perlindungan kawasan lindung,
pengendalian pemanfaatan ruang, serta integrasi informasi risiko bencana dan iklim.
Namun demikian, dalam praktiknya, pengintegrasian isu PRB dan API ke dalam
dokumen RTRW masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi
keterbatasan data risiko yang terintegrasi, belum optimalnya pemanfaatan kajian risiko
bencana dalam proses perencanaan tata ruang, lemahnya koordinasi antar sektor, serta belum
terakomodasinya perspektif perubahan iklim secara komprehensif dalam kebijakan tata
ruang daerah.
Kegiatan dialog pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menjadi langkah
strategis dalam memperkuat tata kelola ruang yang adaptif, inklusif, dan berketahanan,
sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Utara mampu
mengurangi risiko bencana dan merespons tantangan perubahan iklim secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, diperlukan ruang dialog multipihak yang melibatkan unsur pentahelix untuk
menyelaraskan pemahaman, mengidentifikasi titik masuk kebijakan, serta merumuskan
rekomendasi konkret dalam pengintegrasian PRB dan API berbasis lanskap ke dalam
dokumen RTRW

B. Tujuan
1. Mendorong pengarusutamaan isu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi
Perubahan Iklim (API) berbasis lanskap dalam kebijakan dan struktur ruang.
2. Memperkuat sinergi antar sektor dalam mewujudkan tata ruang yang tangguh terhadap
bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.
3. Mendiseminasikan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan
Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai referensi
dalam penguatan perencanaan tata ruang daerah.
4. Merumuskan rekomendasi strategis dan operasional untuk mendukung penyempurnaan
dokumen RTRW Kabupaten Lombok Utara.
C. Hasil
1. Terbangunnya kesepahaman dan komitmen awal antar pemangku kepentingan dalam
mendorong integrasi PRB dan API ke dalam kebijakan tata ruang daerah.
2. Terbangunnya sinergi antar sektor dalam mewujudkan tata ruang yang tangguh terhadap
bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.
3. Tersampaikannya hasil kajian Dokumen PRKBI NTB kepada para pemangku
kepentingan sebagai bahan rujukan dalam proses revisi/penyempurnaan RTRW
Kabupaten Lombok Utara.
4. Tersusunnya rekomendasi strategis dan teknis untuk pengintegrasian PRB dan API
dalam dokumen RTRW Kabupaten Lombok Utara.